Pernahkah Mendengar Project Management Office (PMO)? Kira-kira apakah PMO itu?
Mengutip dari buku PMP Exam Prep oleh Rita Mulcahy PMP, PMO adalah a department that centralizes the management of projects. Jadi, intinya adalah jika perusahaan ingin meng-organize proyek dengan baik, maka bentuklah apa yang dinamakan PMO. Beberapa pengalaman akan saya jelaskan pada tulisan ini.
Pada suatu pertemuan pada akhir Februari 2008 di sebuah hotel berbintang lima di kawasan Kuningan, saya sempat bertemu dengan PMO sebuah bank swasta. Pada pembicaraan tersebut, PMO itu mengeluh bahwa saat ini PMO dijadikan sebagai “dewa project” di organisasi. Jika ada sebuah rencana pada suatu organisasi, maka rencana itu diserahkan “sepenuhnya” ke organisasi PMO. Baik dari inisiasi sampai dengan closing dijadikan urusan PMO. Nah, sebenarnya “wujud” PMO itu seperti apa, ya?
Rita Mulcahy dalam buku yang sama menjelaskan bahwa Fungsi PMO adalah sebagai berikut:
1. Providing the Policies, Methodologies, and Templates for Managing Projects within the organization,
2. Providing Support and Guidance to others in the organization on how to manage projects, training others in project management or project management software, and assisting with specific project management tools,
3. Providing Project Managers for different projects, and being responsible for the results of those projects (All Projects, or project of a certain size, type or influence, are managed by this office).
Sehingga tugas PMO adalah gado-gado. Baik dari penyusunan standar, kebijakan, standard, dan sebagainya terkait dengan Manajemen Proyek. Bahkan dari point 3 di atas disebutkan bahwa tanggung jawab dari pelaksanaan proyek juga diberikan (selain ke Project Manager) juga ke PMO.
Pernah saya melihat talk show di salah satu televisi swasta di mana ada seorang pejabat eselon 2 yang akan diperiksa oleh auditor mengatakan bahwa pertanggungjawaban proyek selain eselon 2 yang melakukan persetujuan pengeluaran anggaran juga ada PMO. Jika terjadi mispurpose, maka PMO juga harus diminta pertanggungjawabannya. Nah, lo…
Itu sangat tergantung seberapa besar peran dan tanggung jawab sebuah organisasi PMO (Roles and Responsibilities) pada perusahaan. Jika memang dianggap PMO adalah “dewa proyek” yang harus mengerjakan sedetil apapun, maka beban PMO akan semakin besar. Jika hanya memberikan guideline, procedures, dan sebagainya, maka organisasi yang meng-execute proyek lah yang bertanggung jawab. Terus terang, sampai saat ini pengukuran nilai keberhasilan proyek masih sumir kecuali dikaitkan dengan uang. Seperti proyek pada pemerintahan, apa tolok ukur keberhasilannya? Sebenarnya harus dijustifikasi oleh pemilik proyek sebelum disetujui proyek tersebut. Jangan sampai PMO dibebankan seluruh pertanggungjawaban. Tetapi pada akhirnya, tergantung peran dan tanggung jawabnya…
Pengalaman saya, PMO itu haruslah multi tasking dan multi purpose. Untuk memberikan sebuah metodologi kepada pemilik proyek, kita tidak bisa langsung justifikasi penggunaan suatu metodologi sebelum membaca, memahami, serta mengerti apa latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan lain-lain dari proyek tersebut. Mengapa? Ingat proyek adalah pekerjaan yang ada time limitnya, bukan never ending project. Jika memang dalam rentang waktu tersebut ada sebuah achievement yang dicapai, maka PMO harus fokus kepada achievement tersebut. Metodologi yang digunakan bisa saja menggunakan best practice, common practice, atau combined methodologies.
Sebagai contoh, PMO diberikan sebuah rencana kerja pengembangan piranti lunak/software. Kemudian pada akhirnya, akan didapatkan sebuah program yang seperti dijelaskan. Metodologi dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada PMO. Apa yang harus dikerjakan?
1. Mengundang pemilik pekerjaan untuk menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, dan sebagainya,
2. Justifikasi kebutuhan biaya, waktu, SDM,
3. Pemilihan metodologi yang disesuaikan dengan point 1 dan 2 di atas,
4. Penjabaran guideline berdasarkan metodologi,
5. dan seterusnya.
Ingat, “kebiasaan” yang terjadi selama ini baik pemilik proyek, auditor, dan sebagainya selalu berpatokan pada “angka” alias cost. Keuntungan intangible walaupun dikonversi dalam bentuk rupiah tetap akan dijadikan pertimbangan saja. Sehingga justifikasi biaya harus benar-benar optimal (bukan maksimal) dengan resiko minimal. Dan selalu pertanyaan klasik berupa cost itu akan muncul dalam progress report yang dilakukan secara periodik.
Semoga Berguna…